Forum Rantai Suplai Migas APPI Soroti Ketahanan Pasok dan Kolaborasi Antar-KKKS
JAKARTA – Asosiasi Profesi Pengelolaan Rantai Suplai Migas Indonesia (APPI) menyelenggarakan "Indonesia Upstream Oil & Gas Supply Chain Strategic Forum" di Jakarta. Forum tingkat tinggi ini mempertemukan regulator hulu migas, jajaran pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi penyedia jasa logistik perkapalan, serta produsen material teknik dalam negeri untuk merumuskan konsensus bersama dalam memitigasi risiko jalur pasok energi nasional.
Forum ini digelar di tengah tekanan rantai pasok global yang belum stabil akibat ketegangan rute pelayaran internasional, kenaikan tarif kargo, dan keterbatasan pasokan komponen teknologi tinggi. Di sisi lain, sektor hulu migas Indonesia dituntut menjaga stabilitas target lifing serta mengejar target ambisius 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (bscfd).
Ketua APPI membuka agenda forum pleno dengan menegaskan bahwa pendekatan rantai pasok konvensional yang bekerja secara terisolasi antarkontraktor sudah tidak lagi relevan menghadapi disrupsi pasar.
"Forum ini bukan sekadar ajang bertukar kabar antar-praktisi, melainkan wadah negosiasi dan sinkronisasi kebijakan. Tanpa keselarasan antara regulasi tender, ketersediaan armada pendukung, dan kesiapan pabrikan lokal, biaya operasi akan terus membengkak dan jadwal pengeboran berisiko molor. Melalui forum ini, APPI mendorong terbentuknya aksi kolektif nyata antar-pelaku industri," tegasnya.
Rangkaian forum dibagi ke dalam empat panel diskusi tematik yang melibatkan dialog interaktif antara regulator dan pimpinan industri:
Panel 1: Harmonisasi Regulasi Pengadaan dan Fleksibilitas Operasional Sesi ini mengupas sinkronisasi Pedoman Tata Kerja (PTK) pengadaan hulu migas dengan dinamika lapangan. Para panelis menyoroti perlunya percepatan proses persetujuan pengadaan untuk proyek-proyek perbaikan mendesak (emergency work order) tanpa mengurangi akuntabilitas tata kelola dan kepatuhan hukum.
Panel 2: Strategic Alliance dan Penggunaan Fasilitas Bersama (Resource Sharing) Diskusi berfokus pada efisiensi belanja operasi melalui kerja sama antarkontraktor di wilayah kerja yang berdekatan. Pembahasan mencakup skema pemanfaatan bersama pangkalan logistik lepas pantai (shore base), kapal tunda (tugboat), serta kapal pasok (anchor handling tug supply) guna menekan biaya sewa aset logistik yang tinggi di kawasan laut dalam dan Indonesia timur.
Panel 3: Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Menghadirkan asosiasi pabrikan baja, pipa, dan katup (valve) nasional, sesi ini memetakan hambatan pasokan bahan baku lokal. Forum menyepakati perlunya kontrak jangka panjang berbasis komitmen pasok agar produsen domestik berani berinvestasi dalam peningkatan kapasitas serta sertifikasi standar mutu internasional (API).
Panel 4: Digitalisasi Rantai Pasok dan Transparansi Inventaris Para panelis mempresentasikan urgensi pembangunan basis data inventaris material bersama (shared inventory platform). Melalui sistem ini, KKKS yang mengalami keterlambatan pengiriman material kritis dapat meminjam atau membeli surplus inventaris dari KKKS lain untuk mencegah berhentinya fasilitas produksi.
Sesi pleno forum ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman komitmen bersama seluruh perwakilan KKKS dan asosiasi rantai pasok untuk membentuk Gugus Tugas Kolaborasi Logistik Migas. Dokumen resolusi hasil musyawarah forum tersebut dijadwalkan akan diserahkan secara resmi kepada regulator sebagai masukan strategis penyempurnaan pedoman operasional pengadaan migas nasional.